Home Seputar KWI Yunarto Wijaya: Politik Indonesia 2017 – 2018 Antara Kontestasi dan Konsesi

Yunarto Wijaya: Politik Indonesia 2017 – 2018 Antara Kontestasi dan Konsesi

1687
0
Yunarto Wijaya memberikan dalam memberikan pemaparannya pada hari studi Para Uskup KWI 2017. (Y. Indra/Dokpen KWI).

Jakarta, dokpenkwi.org – “Situasi politik, ekonomi dan keberagaman yang ada membentuk pola pikir di berbagai level ketika kegamangan itu muncul. Hal ini akan membuat pengamat politik laku keras,” demikian Yunarto Wijaya mengawali pemaparannya di hadapan para peserta Sidang Tahunan KWI 2017 Senin  siang ini (6/11/2017). Direktur Eksekutif Charta Politikaini menyampaikan bahwa ketika para pengamat politik ‘laris manis’ menjadi pembicara di berbagai lembaga, hal itu menyiratkan bahwa situasi politik kurang menguntungkan.

Dia membeberkan bahwa tahun 2014 saat  pilpres merupakan waktu terbanyak mendapat undangan. Kemudian setelah pilpres selesai sampai mendekati akhir 2015 para pengamat politik menjadi tidak laku. Memasuki tahun 2016 mereka laku lagi dan undangan ini masih berlangsung hingga sekarang.

“Inilah sebuah kompleksitas baru yang muncul dan belum pernah sebelumnya. Ini terjadi sedemikian cepat dan dinamis sehingga sulit untuk merumuskan dengan sebuah teori saja,” ujarnya menghadapi situasi yang berkembang saat ini. Menurut penuturannya hal ini terjadi karena dalam konteks global bangkitnya kekuatan Rusia dan RRT menjadi pengimbang negara-negara demokratis liberal (US dan EU). Ketika kedua raksasa ini mencairkan dirinya sebagai negara komunis, akhirnya menjadi kekuatan baru.

Selain itu, ruang siber sudah mendominasi arah dunia. Hal ini menggilas arah komunikasi pola lama. Bahkan, koran dan majalah yang dianggap kredibel pun turun oplahnya. 70% pembaca melalui media sosial hanya membaca judul saja, tetapi tidak membaca isi.

“Inilah yang disebut budaya instan. Ketika negara tidak bisa mengkonsolidasikan secara cepat, ia akan tertinggal dari percaturan dunia,” demikian jelasnya.

Persepsi Publik terhadap JKWJK pada 2015

Yunarto Wijaya memberikan Persepsi Publik terhadap JKW-JK pada 2015. (Y. Indra/Dokpen KWI).

Melihat berbagai hasil survei pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK,mantan professional banker di Citibank ini menuturkan bahwa kepuasan publik masih berada di bawah (45, 8%). Walaupun demikian keyakinan publik terhadap kinerja kabinet JKW-JK pada tahun 2016 cukup tinggi (74,2%). Ini artinya, publik kecewa karena harapannya belum terpenuhi, tetapi mereka merasa optimis dan memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan yang ada.

Kepercayaan kepada JKW-JK naik, menurut Yunarto, karena ada trust market di bidang ekonomi, hukum dan politik. Jokowi yang pada awalnya dianggap lemah dan hanya merupakan petugas partai akhirnya bisa mendobrak pemikiran tersebut dan menunjukkan posisi tawarnya yang semakin tinggi. Hal ini membuat orang mulai yakin dan percaya padanya bahwa ia berhasil membuat gebrakan politik dengan caranya sendiri. Namun, di tengah naiknya kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi, indeks demokrasi justru turun karena roda parpol tidak jalan.

Meskipun demikian, tambahnya, di samping naiknya kepercayaan ini terdapat beberapa variabel kualitatif yang harus diperhatikan:

  1. Kalau muncul sistem ‘framing kompetisi’ yang baru, walau kepuasan tinggi bisa direkonstruksi. Elektabilitas tidak berjalan seiring dengan tingkat kepuasan.
  2. Framing kompetisi dibuat berbeda di tiap daerah sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
  3. Isu ketimpangan dan kemiskinan bisa memperbesar isu SARA.

Akhirnya, di tengah berbagai gejolak kebangsaan yang dialami bangsa Indonesia, Yunarto tetap optimis dan menyimpulkan bahwa “perubahan butuh goncangan yang lebih besar. Ibarat bola harus dibanting lebih keras supaya bisa memantul lebih tinggi. Itulah yang terjadi saat ini dengan bangsa Indonesia.”

Baca juga:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here