Home Seputar KWI Buka Sidang Sinodal KWI 2018, Mgr. Ignatius Suharyo Sampaikan Tema tentang Hak...

Buka Sidang Sinodal KWI 2018, Mgr. Ignatius Suharyo Sampaikan Tema tentang Hak Asasi Manusia

990
0
Pembukaan Sidang para Uskup Indonesia tahun 2018. (M. Bramantyo/Dokpen KWI)

Bandung, dokpenkwi.org – Sidang Sinodal KWI 2018 dimulai dengan ibadat pagi yang dipimpin oleh Uskup Keuskupan Pangkalpinang, Mgr. Adrianus Sunarko OFM. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya di akhir ibadat, Sidang Sinodal KWI 2018 secara resmi dibuka oleh Ketua Presidium KWI, Mgr. Ignatius Suharyo, Senin (5/11/2018) di Pusat Pastoral Keuskupan Bandung (PPKB). Sidang kali ini memang diselenggarakan secara istimewa di Bandung karena Gedung KWI Cut Meutia sudah dikosongkan untuk kepentingan pembangunan gedung baru.

Sidang Sinodal KWI 2018 secara resmi dibuka oleh Ketua Presidium KWI, Mgr. Ignatius Suharyo. (M. Bramantyo/Dokpen KWI).

Dalam pembukaan Sidang para Uskup Indonesia tahun 2018 selain para Uskup se-Indonesia, para sekretaris dari Komisi, Lembaga, Sekretariat dan para kepala Departemen yang bernaung di bawah KWI. Tampak hadir pula Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo, beserta sekretaris Nunsiatura, Mgr. Simon, Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI Drs. Eusabius Binsasi, dan Pendeta Dr. Bambang H. Widjaja dari PGI, wil-wakil dari KOPTARI dan UNIO, Peritus dan Pengamat Hukum Gereja.

Para Uskup yang hadir dalam Sidang kali ini berjumlah 39 orang, yang terdiri dari 34 Uskup yang mewakili 35 keuskupan dan 5 Uskup emeritus. Belum hadir dalam acara pembukaan ini adalah Mgr. Anicetus B. Sinaga, Uskup Agung Keuskupan Agung Medan dan Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga..

Ketua Presidium KWI, Mgr. Ignatius Suharyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sidang KWI 2018 ini dilaksanakan di Pusat Pastoral Keuskupan Bandung karena Gedung KWI di Jalan Cut Mutia akan dibongkar dan didirikan gedung baru.  Mgr.Suharyo meminta dukungan doa dari para Uskup yang hadir agar pembangunan gedung baru dapat berjalan sesuai rencana. Selain itu, juga disampaikan terima kasih kepada Mgr. Anton dan staf yang telah bermurah hati menyediakan tempat.

Simak jugaSekilas tentang Pusat Pastoral Keuskupan Bandung

 

Ketua Presidium KWI, Mgr. Ignatius Suharyo, menyampaikan sambutannya. (M. Bramantyo/Dokpen KWI).

Pada kesempatan ini, Mgr. Suharyo menyampaikan bahwa sidang kali ini mengambil tema tentang hak asasi manusia (HAM). Pemilihan tema ini muncul setelah membaca kembali nota pastoral 2018 yang berjudul “Panggilan Gereja dalam Hidup berbangsa – Menjadi Gereja yang Relevan dan Signifikan.” Ternyata dari ketujuh pokok penting yang termuat di dalamnya, masih ada satu soal yang terluput, yakni soal HAM. Maka, disepakati bahwa tema Sidang Sinodal 2018 ini mengangkat tema yang belum tercakup tersebut.

Selanjutnya,Uskup Keuskupan Agung Jakarta ini juga menyampaikan empat peristiwa yang perlu disebutkan dalam sidang KWI.  Keempat peristiwa tersebut adalah tentang selesainya pelaksanaan Pesparani I di Ambon yang sudah terlaksana dengan baik dan membuahkan kontingen Kalimantan Timur sebagai juara umum, ditahbiskannya tiga  uskup baru pada 2018, berbagai peristiwa penting dalam Gereja-Gereja lokal. Ada pula peristiwa yang mengejutkan dan mengusik hati nurani, antara lain: banyaknya pemimpin rakyat yang ditangkap oleh KPK dan bencana yang dijadikan sebagai alat politik, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang menunjukkan Gereja Katolik kurang dikenal oleh legislator yang menyiapkan RUU. Namun Gereja diteguhkan dengan munculnya Anjuran Apostolik Gaudete et Exsultate dari Paus Fransiskus yang mengingatkan untuk berjalan menuju kesucian yang makin sempurna. Sehingga apapun yang terjadi menjadi tanda-tanda menuju kesucian yang makin sempurna.

Dirjen Bimas Katolik: kerja sama dengan KWI untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI, Bp. Eusabius Binsasi menyampaikan sambutannya. (M. Bramantyo/Dokpen KWI).

Sementara itu, Dirjen Bimas Katolik Kemenag RI, Bp. Eusabius Binsasi menyampaikan bahwa dalam menghadapi Pilkada dan Pilpres tahun 2019 mengharapkan untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan umat Katolik dalam keberbedaan visi, misi, pandangan politik yang akan membuat umat tercerai berai. Ia mengajak para Uskup untuk bekerja sama agar untuk berjalan bersama dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan bahwa terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Bimas Katolik ditunjuk oleh Pemerintah menjadi leading sector untuk menyelesaikan soal RUU ini karena bulan Desember 2018 sudah harus selesai. Maka pada pertengahan November ini mereka akan merumuskan kesepakatan bersama untuk mendukung KWI agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat diatasi dan diselesaikan secara baik.

Wakil PGI, Pendeta Bambang: berjalan bersama sebagai garam dan gerang

Wakil PGI, Pendeta Bambang menyampaikan sambutannya. (M. Bramantyo/Dokpen KWI).

Pendeta Bambang menyampaikan pentingnya kerja sama antara Gereja ada tahun 2019 mendatang akan melewati tahun politik. Demi kekuasaan jika pendidikan yang akan mengancam kehidupan dan hakikat untuk keserasian langkah Gereja agar bisa memberi kontribusi positif

“Kita perlu berjalan bersama (sunhodos. Yun) antara berbagai Gereja secara serasi agar dapat memenuhi panggilan sebagai garam di tengah kehambaran dan kasih, dan menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Hanya dengan demikian kita bisa menghadirkan Kristus di tengah dunia,” ungkapnya.

“Langkah bersama tadi juga diwujudkan dalam menyatakan tanggapan terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan meskipun dalam perspektif konteks masing-masing. KWI menyoroti dari sumber keagamaan. PGI menegaskan tentang intervensi negara dalam pendidikan agama nonformal yang sesungguhnya merupakan peribadatan Gereja,” tandasnya.

Walaupun mengkritisi RUU sesuai perspektif masing-masing, menurut Pendeta Bambang, pesannya sama bahwa RUU tersebut tidak menggambarkan pemahaman yang komprehensif terhadap pendikan agama Kristiani sehingga tidak layak diundangkan tanpa adanya revisi mendasar.

“Inilah pentingnya memperteguh langkah bersama PGI dan KWI terutama di bidang politik,” tandasnya di akhir sambutannya.

Tahun 2019: waktu ad limina bagi para Uskup Indonesia

Nuncio untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo menyampaikan sambutannya. (M. Bramantyo/Dokpen KWI).

Selain menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada para Uskup Indonesia karena telah menghasilkan buah bagi Gereja universal dan Gereja lokal, Nuncio untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo, mengingatkan bahwa tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan ad limina bagi para Uskup Indonesia kepada Bapa Suci Paus Fransiskus.

“Kehadiran Anda akan menyatakan kekayaan Gereja Anda dan karya yang sedang dilakukan, harapan bagi pertumbuhan Gereja. Kontribusi bagi perdamaian dan keharmonisan untuk Indonesia yang indah,” lanjutnya.

Nunsio mengingatkan bahwa laporan untuk ad limina dibuat untuk masa 5 tahun dan harus masuk ke Nunsiatura sebelum akhir Februari 2019. Laporan ini hendaknya ditulis dalam bahasa Inggris demi kebaikan bagi para Uskup.

Berdasarkan agenda sidang yang telah ditetapkan oleh Panitia, materi sidang Sinodal hari ini mencakup pembacaan laporan kegiatan oleh Sekretariat Jenderal KWI, Mgr. Antonius Bunjamin Subianto OSC. Pada sesi ini Mgr. Anton membacakan laporan pelaksanaan kegiatan aktivitas Sekretariat Jenderal KWI yang telah dibuat selama tiga tahun (November 2015 -2018). Setelah sesi laporan, sidang dilanjutkan dengan pendalaman materi melalui tanya jawab dari para Uskup kepada Sekretaris Jenderal KWI.

Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia, Sidang Sinodal 2015 ini dilangsungkan dari  5 November hingga 13 November 2018. Sidang akan ditutup dengan Misa penutupan di Katedral Jakarta pada 14 November jam 18.00.

Foto bersama para Uskup dengan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia beserta Pendeta perwakilan PGI dan Dirjen Bimas Katolik. (M. Bramantyo/Dokpen KWI).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here