Home SEPUTAR KWI Ignatius Jonan: Keadilan Sosial sebagai Obat ‘Corruption Out of Need’

Ignatius Jonan: Keadilan Sosial sebagai Obat ‘Corruption Out of Need’

4068
0
Hari Study Para Uskup “Membedah dan Mencegah Mentalitas Koruptif Serta Perilaku Koruptif.” Mgr. Situmorang, OFMCap dengan Bapak Ignatius Jonan (Yohanes Indra/Dokpen KWI).

SESI pertama dalam kegiatan Hari Studi bertujuan untuk mengantar para Uskup agar sungguh memahami tentang seluk-beluk kejahatan korupsi di Indonesia, maka dihadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya.

Salah satunya adalah Ignatius Jonan, yang saat ini menjabat sebagai Menteri ESDM . Saat dihubungi KWI untuk menjadi salah satu narasumber pada Hari Studi para Uskup beliau sudah tidak menjabat Menteri Perhubungan. Maka, dalam kapasitas ini beliau diundang sebagai umat Katolik yang memiliki pengalaman birokrasi dalam mereformasi sistem di PT KAI sehingga menjadi jauh lebih baik dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas pada saat ini.

Di awal pemaparannya Jonan, yang pada masa remajanya aktif sebagai putera altar ini, mengatakan bahwa generasi muda era Orde Baru dibuat hanya memiliki satu ukuran keberhasilan, yaitu materi. Orang dianggap berhasil kalau dia memiliki banyak harta, uang, rumah, mobil dan sebagainya. Ukuran berhasil adalah uang atau materi.

Ukuran keberhasilan inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya perilaku koruptif yang merajalela di zaman sekarang ini. Maka, dia mengajak kepada semua yang hadir dalam Sidang Tahunan KWI ini untuk mulai memperkenalkan ukuran keberhasilan lain bagi masyarakat dan umat Katolik, bahwa keberhasilan bukan semata-mata tergantung dari uang atau materi yang dimiliki.

Menurut Jonan ada dua macam sikap koruptif:

  1. Corruption out of need (korupsi karena kebutuhan)
  2. Corruption out of greed (korupsi karena keserakahan)

Korupsi karena kebutuhan bisa diberantas bilamana terjadi keadilan sosial yang sungguh dirasakan oleh semua lapisan masyarakat karena korupsi jenis ini lebih berkaitan dengan urusan perut. Korupsi jenis ini bila tidak teratasi juga bisa menimbulkan konflik  sosial. Maka, kalau perut sudah penuh, mestinya orang tidak memiliki keinginan untuk korupsi lagi.

Oleh karena itu, harus diupayakan agar orang percaya pada sistem yang dibangun untuk mencapai keadilan sosial dan menerima sistem itu dengan sepenuh hati. Sementara itu , korupsi karena keserakahan atau kerakusan lebih sulit diberantas karena sering tidak kelihatan dan ini sudah menyangkut masalah moralitas pribadi. “Maka, yang perlu dibangun adalah moralitas built-in,” ungkapnya.

(Baca juga: Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK: Gereja Harus Berani Kritis Terhadap Perilaku Koruptif)

“Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah dibutuhkan biaya 100 – 300 milyar. Barangkali uang yang dipakai untuk pemilihan itu bukan uang si calon sendiri, melainkan diperoleh dari tempat lain. Uang ini harus dikembalikan dalam masa kekuasaannya selama 5 tahun bila dia berhasil mendapatkan jabatan itu.  Maka, tentu dia akan berusaha dengan berbagai cara agar modal awal itu bisa kembali atau bahkan bertambah. Inilah yang menjadi tantangan karena akhirnya bisa menimbulkan corruption of greed,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa kalau keadilan sosial tidak berjalan, sistem pun juga tak akan jalan. Ini akan menimbulkan dilema moral yang sangat luar biasa bagi para pemimpin yang ingin berada di track yang benar. Misalnya, sewaktu menjadi Direktur Utama PT KAI dia membuat terobosan dengan mereformasi sistem ticketing untuk memperbaiki pelayanan publik.

Ia juga mengubah struktur remunerasi di PT KAI melalui pemberian kompensasi secara lebih baik bagi para pegawainya serta pengawasan yang memadai. “Walaupun tidak ada jaminan bahwa dengan gaji besar tidak ada korupsi. Minimal hal ini akan meminimalisasi kecenderungan ke arah sana,” tandasnya.

Foto bersama para Uskup dengan Bapak Ignatius Jonan. (Foto: Yohanes Indra/Dokpen KWI).
Foto bersama para Uskup dengan Ignatius Jonan. (Yohanes Indra/Dokpen KWI).

Lebih jauh, pengagum Paus Fransiskus ini juga menambahkan bahwa teladan kepemimpinan itu sangat penting untuk bisa mengubah sistem. Menurutnya, seorang pemimpin boleh saja tidak  memiliki semua kompetensi atau gaya yang pas, tetapi dia harus bisa memberikan teladan yang baik dan memiliki integritas tinggi.

Keteladanan dan integritas ini sudah dikenal luas oleh publik ketika dia menjadi pucuk pimpinan PT KAI, dan fotonya ketika tidur di gerbong kereta api kelas ekonomi pada musim lebaran 2014 menjadi viral di media sosial saat itu. Gaya kepemimpinan dan integritas ini pulalah yang juga membuat Presiden Jokowi kepincut dan meminangnya menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja.

Entah sebagai kebetulan atau kehendak Tuhan, setelah lengser dari jabatan sebagai Menteri Perhubungan, pada awal Oktober Jonan dan isteri berziarah ke Roma dan mendapat kesempatan beraudiensi dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Dia sudah mempersiapkan diri dengan menulis apa yang ingin dikatakannya kepada tokoh yang sangat dikaguminya itu.

Tetapi apa yang terjadi?

“Saya tidak bisa omong apa-apa, hanya salaman dengan beliau dan mengatakan pada Bapa Suci ‘pray for us dan beliau juga bilang ‘pray for me. Berhadapan langsung dengan beliau yang sangat karismatis itu saya speechless.”

Hanya selang 9 hari setelah perjumpaannya dengan Paus Fransiskus, Ignatius Jonan dipanggil ke istana untuk dilantik menjadi Menteri ESDM.

Fiat Voluntas Tua, Pak Jonan!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here